Gakkumdu Lakukan Klarifikasi ke Anggota PPD Miru yang Terjaring OTT

TIMIKA | Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Mimika meminta klarifikasi kepada anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mimika Baru, JM, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (7/7).

Tim Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian mengklarifikasi dokumen hasil pilkada yang dibawa JM saat terjaring OTT bersama salah satu pasangan calon di Kelurahan Karang Senang-SP 3, Distrik Kuala Kencana.

Komisioner Bawaslu Papua Tjipto Wibowo mengatakan, beberapa saksi dari PPD Mimika Baru saat memberikan keterangan menyatakan dokumen yang dibawa JM merupakan kopian tanpa hologram resmi KPU.

“Kami telah melakukan klarifikasi terhadap anggota PPD lainnya, ternyata dokumen itu menurut mereka bukan dokumen aslinya. Ini menurut rekannya JM. Jadi kita tetap menggunakan praduga tak bersalah,” kata Wibowo di Timika, Rabu (11/7).

Meski demikian, Gakkumdu masih terus melakukan pendalaman termasuk dengan meneliti lebih lanjut terhadap dokumen tersebut, dimana jika memang berhologram harusnya berada di dalam kotak suara atau di ruang pleno rekapitulasi.

“Jadi nanti kita akan kembangkan terus sampai mengambil kesimpulan, apakah benar-benar anggota PPD ini melakukan kesalahan. Kita juga mau lihat dokumen itu betul-betul resmi atau tidak,” ujarnya.

Lebih baik tampil kalem daripada saling klaim! #timika60detik

A post shared by timika60detik (@timika60detik) on

Wibowo menjelaskan, JM ditangkap saat sedang melakukan pertemuan bersama salah satu paslon pilkada Mimika, HM. Dari tangan JM ditemukan sejumlah dokumen yang merupakan hasil rekapitulasi tingkat distrik.

“Polisi mendampingi kami dalam OTT itu setelah kami menerima laporan dari masyarakat bahwa ada pertemuan antara anggota PPD dengan salah satu paslon,” katanya.

Menurut Wibowo, dokumen yang dibawa seorang penyelenggara pemilu lalu bertemu dengan salah satu paslon memang menimbulkan kecurigaan. Meski begitu, pihaknya juga tidak serta merta langsung menyatakan seorang bersalah tanpa melakukan proses klarifikasi.

“Anggota PPD tersebut membawa sebuah dokumen yang seharusnya ada di dalam kotak suara. Itulah yang membuat kami terus menyelidiki masalah ini. Tetapi dalam pengembangannya, kita juga tetap menggunakan asas praduga tak bersalah,” tuturnya.

Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto mengatakan, Bawaslu dan kepolisian mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp101 juta dari dalam tas Noken milik HM. Sementara dari tangan JM diamankan sejumlah dokumen terkait pelaksaan pilkada tingkat distrik Mimika Baru.

“Ada juga kendaraan roda empat sebanyak empat unit diamankan di TKP. Di dalamnya ada sejumlah dokumen terkait kewenangan PPD Miru. Kami sudah koordinasi Bawaslu, dokumen itu tidak boleh dibawa, tapi harusnya berada di kantor,” jelasnya.

 

Sumber: seputarpapua.com

Penulis: Sevianto Pakiding

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *