Terlalu! Perusahaan Asal China Tinggalkan Kerusakan Parah di Papua

LIPSUS.ID – PT Megantara Universal dituntut bertanggung jawab terhadap segala kerusakan lingkungan yang sangat parah setelah melakukan penambangan pasir besi di Kampung Pronggo, Distrik Mimika Tengah, wilayah pesisir pantai Kabupaten Mimika, Papua.

Perusahaan asal Thiongkok, China, tersebut berhenti beroperasi sejak 2016 dan kini tinggal menyisahkan berbagai fasilitas berupa empat unit kapal berukuran raksasa, container, alat berat, hingga peralatan penambangan yang ditinggal berkarat dan menjadi sampah besi tua.

Anggota DPRD Mimika, Nurman S Karupukaro, saat melakukan kunjungan kerja ke sana pada Sabtu (26/5) lalu, menyaksikan kondisi kerusakan lingkungan akibat penambangan tersebut. Selain itu, perusahaan juga tidak memberikan manfaat apapun kepada masyarakat setempat.

“Hal pertama kita lihat begitu masuk di pronggo adalah kapal-kapal berukuran besar yang sudah berkarat dan kandas di atas pasir. Muara sudah dangkal, kampung terlihat seperti tempat pembuangan limbah besi tua,” kata Nurman di Timika, Senin (28/5).

Nurman mengatakan, perusahaan itu meninggalkan tumpukan pasir besi di lahan seluas sekitar 3.000 meter persegi. Pasir besi itu diduga ditumpuk begitu saja lantaran perusahaan tidak dapat melakukan ekspor pasca terbitnya larangan ekspor bahan mentah ke luar negeri.

“Perusahaan ini tidak bertanggung jawab. Mereka tidak melaksanakan kewajiban apapun kepada masyarakat, kerusakan lingkungan, bahkan meninggalkan asset mereka berkarat begitu saja lalu kemudian menghilang entah kemana,” katanya.

Mewakili aspirasi masyarakat, Nurman menuntut PT Megantara Universal yang juga melibatkan salah satu pengusaha di Timika segera mengembalikan segala kerusakan lingkungan yang timbul akibat eksplorasi pasir besi di Pronggo. Kemudian perusahaan wajib memberikan ganti rugi sebagai tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat di sana.

“Perusahaan dan juga pemerintah yang membiarkan itu terjadi harus bertanggung jawab. Perusahaan dituntut harus menyelesaikan segala permasalahan lingkungan yang sudah ditimbulkan di sana,” tegasnya.

Kerusakan tersebut, kata Nurman, diantaranya puluhan hektar hutan bakau yang dirusak dari operasi penambangan, seperti kubangan bekas galian di sekitar perkampungan warga berukuran sekitar tiga kali lapangan sepak bola harus diperbaiki kembali.

Kemudian pendangkalan alur sungai akibat galian harus segera dinormalisasi, kemudian dilakukan penghijauan kembali terhadap hutan bakau yang telah gundul.

“Kejaksaan harus turun memeriksa kelengkapan perizinan perusahaan itu. Karena kalau dibilang perusahaan itu legal, tentunya sudah bertanggung jawab sampai pada dampak yang ditimbulkan,” kata dia.

Nurman mengaku sudah menyaksikan langsung bagaimana perusahaan ini masuk dengan memanfaatkan masyarakat setempat sebagai tameng. Mereka membuat sebuah koperasi masyarakat (kopermas) Wawia, sehingga eksplorasi tersebut seolah-olah merupakan penambangan rakyat (tradisional).

“Kejaksaan perlu juga memeriksa siapa saja yang terlibat memberikan izin, kemudian bekerjasama dengan perusahaan melakukan perusakan lingkungan. Karena segala peralatan yang mereka gunakan, itu bukanlah aktifitas berskala penambangan rakyat. Jadi oknum-oknum warga yang dimanfaatkan sebagai tameng pun disana sekarang jadi bulan-bulanan warga lainnya,” jelas Nurman.

*Disinyalir Curi Emas*

Awal mula ditemukan mineral emas di Pronggo, Distrik Mimika Barat Tengah, saat Yayasan Independen Peduli Aspirasi Masyarakat Mimika melakukan survei pada tahun 2006. Survei itu dilakukan bersama Dinas Pertambangan Provinsi Papua dan Kementrian Pertambangan yang saat ini menjadi Kementrian ESDM.

Bendahara Yayasan Peduli Aspirasi Masyarakat Mimika, Maria Getawer, mengatakan survei pertama kali dilakukan di Jera, Mimika Barat Jauh, untuk pengambilan sample mineral. Saat itulah ditemukan kandungan emas disepanjang pesisir pantai mulai dari Jera sampai di Kapiraya.

“Namun pada saat itu, yang diperbolehkan mengolah mineral disana adalah masyarakat setempat dengan sistem penambangan tradisional, termasuk pendulangan emas,” katanya.

Dia mengisahkan, aktifitas PT Megantara mengeruk mineral emas berkedok pasir besi di Pronggo, berawal dengan menggunakan izin Yayasan Independen Peduli Aspirasi Masyarakat Mimika.

Perusahaan asal Thiongkok itu diduga mengelabui masyarakat di Pronggo dan Dinas Pertambangan Provinsi Papua bahwa mereka akan melakukan penambangan pasir besi. Akhirnya, dikeluarkanlah izin dari Kementrian ESDM untuk perusahaan itu mengelola pertambangan rakyat.

Akan tetapi, keberadaan perusahaan itu bukan sekedar membeli hasil pertambangan tradisional warga, namun juga sudah melakukan penambagan dengan skala besar. Hal itu dibuktikan dengan adanya sejumlah fasilitas penambangan yang disinyalir mengolah mineral emas.

“Kami tahu persis bagaimana kondisi disana. Karena saya sendiri yang pernah membawa orang kesana untuk membeli emas hasil dulang oleh masyarakat disana,” kata Maria.

Menurutnya, seharusnya perusahaan yang masuk disana adalah untuk membeli hasil dari pertambangan rakyat. Bukan dengan melakukan eksplorasi secara langsung dan mengambil sumberdaya alam tanpa izin.

“Dari perusahaan berada disana itu atas izin pertambangan rakyat. Bukan dengan melakukan eksplorasi langsung,” jelasnya.

Ia mengaku telah bertanya kepada salah satu pengelola perusahaan tersebut untuk mempertanyakan izin perusahaan. Akan tetapi, yang bersangkutan beralasan mereka masuk atas izin koperasi masyarakat (kopermas) yang bernama Koperasi Wawia di Pronggo.

“Saya sudah mulai bingung waktu itu. Perusahaan inikan masuk dengan izin yayasan kami, tapi kok katanya masuk lagi dengan koperasi. Siapa yang tiba-tiba mendirikan koperasi itu,” ujarnya.

Dari kejanggalan tersebut, ia langsung melayangkan laporan ke Dinas Pertambangan Provinsi Papua, lalu melakukan pemblokiran terhadap izin pekerja asing di Kantor Imigrasi Timika. Ia meminta agar pekerja asing disana tidak keluar dari Timika sebelum kasus ini diselesaikan.

“Saya sudah bicara dengan Kapolda Papua mengenai keresahan masyarakat atas hadirnya perusahaan dan tenaga kerja asing di Pronggo,” terangnya.

Mengenai pernyataan Kepala Dinas Pertambangan Mimika bawasanya perusahaan tersebut telah berizin dan tinggal menunggu izin ekspor, dia mengatakan hal itu tidak bisa dilakukan. Melainkan kapal-kapal besar yang terparkir disana harus segera disegel dengan garis polisi.

Pasalnya, ia meyakini bahwa di kapal-kapal itulah telah dilakukan proses pengolahan batangan emas secara tertutup. Bahkan kapal-kapal itu sangat rahasia dan sama sekali tidak bisa disaksikan masyarakat sekitar.

“Ini sudah pencurian, dan kapal-kapal disana harus segera disegel dengan garis polisi lalu kasus ini diproses,” tegasnya.

Dia mengakui juga bahwa di kawasan perusahaan yang disinyalir melakukan pengolahan mineral emas secara rahasia itu, ada beberapa aparat kepolisian melakukan penjagaan. Dia menduga aparat tersebut mendapat bayaran dari perusahaan.

“Pokoknya perusahaan itu tidak boleh ada disana lagi. Pemukiman masyarakat disana bahkan sudah dirusak habis. Sampai kuburan mereka keruk dan tulang-tulang masuk di pengolahan mereka,” ungkap dia.

Untuk itu, Maria mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera menangkap pihak pengelola penambangan itu lalu diproses sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya, perusahaan tersebut harus segera membayar kerugian yang telah ditimbulkan.

“Kami tidak mau mereka timbulkan kerusakan lebih parah disana. Inikan kawasan pemukiman warga, masak mau diobark abrik begitu saja tanpa memberikan kontribusi secara jelas,” tandasnya.

 

Reporter: Sevianto

Sumber: seputarpapua.com

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *