Fadli Zon: Dana Otsus Papua Digunakan Tidak Sesuai Ketentuan

LIPSUS.ID – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua sejauh ini tidak digunakan sesuai ketentuan dan peruntukannya sehingga anggaran puluhan triliun rupiah yang dikucurkan setiap tahunnya tersebut, belum membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Kondisi demikian membuat Wakil rakyat di Senayan, Jakarta memandang perlu untuk membentuk tim melakukan pengawasan terhadap implementasi UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Tim Pemantau Otsus Papua dipimpin langsung oleh Fadli Zon kemudian melakukan kunjungan perdana di Kabupaten Mimika sejak Kamis (15/3).

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah, alokasi anggaran untuk Papua dinilai cukup baik. Dimana Provinsi Papua dan Papua Barat menerima dana Otsus yang jumlahnya cukup besar, yaitu secara agregat sebesar Rp77 triliun lebih. Namun sayangnya, hasil pembangunan yang dirasakan msyarakat sama sekali belum maksimal.

“Karena itu tim pemantau dana Otsus memandang perlu untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Otsus tersebut,” kata Fadli Zon dalam pertemuan dengan jajaran Forkompimda Provinsi Papua di Rimba Papua Hotel Timika, Kamis malam.

Menurut Fadli, DPR baru-baru ini telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menyerahkan hasil audit dana Otsus Papua sepanjang 2011-2016. Akan tetapi BPK hanya menyerakan hasil audit di tahun 2010. Audit itupun hanya dilakukan di enam kabupaten se-Provinsi Papua.

“Jadi belum ada sebetulnya audit terhadap dana Otsus secara komprehensip yang diserahkan oleh BPK dan kami meminta BPK terus menyelesaikan ini,” ujarnya.

Terhadap kenyataan tersebut, kata Fadli, telah memperlihatkan bahwa dana Otsus Papua belum digunakan sesuai ketentuan dan bahkan tidak sesuai dengan peruntukannya. Apalagi, perlu diakui salah satu penyebabnya adalah belum adanya aturan mengenai pertanggung jawaban penggunaan dana Otsus secara ketat.

“Setelah 15 tahun berjalan, UU No 21 tahun 2001 bagi Provinsi Papua masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya sehingga hasilnya belum maksimal. Dari diskusi yang kami selenggarakan dalam berbagai kesempatan, masyarakat belum melihat suatu peningkatan kesejahteraan yang signifikan,” katanya.

Lebih nyatanya lagi, menurut Fadli, beberapa waktu lalu pemerintah Indonesia dihadapkan pada suatu kenyataan memilukan dimana kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk melanda Kabupaten Asmat, Papua. DPR pun waktu itu melakukan rapat konsultasi dengan jajaran kementerian dihadiri para menteri dan sejumlah instansi lain.

“Sebuah bencana yang menelan korban jiwa hingga 72 orang. Kami sangat menyayangkan itu bisa terjadi. Karena penyakit campak ini adalah penyakit yang tergolong ringan, yaitu hanya dibutuhkan vaksinasi untuk pencegahannya. Ini penyakit harusnya sudah hilang sejak abad ke 20. Tapi ternyata masih ada,” sesalnya.

*Pencairan Dana Otsus Harus Diawasi*

Pada kesempatan yang sama, Plt Gubernur Papua Mayjen TNI (Purn) Sudarmo mengatakan, implementasi dana Otsus perlu pengawasan secara ketat termasuk dalam pencairan anggaran tersebut. Disamping itu ada kelemahan menyangkut regulasi-regulasi yang ternyata perlu direvisi.

“Di Provinsi Papua sendiri telah dibentuk Biro Otonomi Khusus. Inipun belum maksimal dalam melaksanakan tugas pokoknya sehingga nantinya akan kita dorong untuk mengawasi perencanaan dan pengawasan dana Otsus di lapangan,” katanya.

Menurut Sudarmo, program Otsus oleh pemerintah pusat bukan berarti sama sekali tidak berhasil. Akan tetapi ada kelambanan kemajuan yang dihasilkan, misalnya dari persentase masalah kemiskinan, sumber daya manusia dan infrastruktur di Papua.

“Jadi ada peningkatan tetapi tidak siginifikan, merayap. Memang harus terus didorong dan dimaksimalkan lagi. Ini harus kita tindak lanjuti untuk evaluasi selanjutnya,” katanya.

UU 21 tentang Otsus Papua berlaku sejak 2002 dengan harapan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan, serta memberikan kewenangan luas bagi orang asli Papua dalam mengatur kehidupan secara mandiri di daerahnya, sekaligus meredam suara referendum (penentuan nasif sendiri) di Bumi Cenderawasih.

Sudarmo mengemukakan, pemerintah pusat telah menggelontarkan angggaran untuk dana Otsus Papua sebesar Rp68,82 triliun hingga 2018. Diantaranya Rp54,42 triliun untuk pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan dan sisahnya untuk pembangunan infrastruktur.

“Pembangian sesuai dengan Perdasus, dari 100 persen nominal yang diberikan tiap tahun, 80 persen itu untuk kabupaten dan 20 persen untuk provinsi. Dari 80 persen itu untuk 29 kabupaten, rata-rata memperoleh Rp100 miliar sampai R120 miliar perkabupaten,” katanya.

 

Penulis: Sevianto Pakiding

Sumber: seputarpapua.com

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *